Demokrasi di Indonesia

Pesta demokrasi rakyat Indonesia segera di mulai pada tahun 2009. partai-partai peserta pemilu mulai gencar melakukan kampanye untuk manarik simpati rakyat dan memperkenalkan para caleg-calegnya. Tidak ada yang berubah dari penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya setelah revormasi bergulir. Pemilu kali ini tetap di ikuti oleh banyak partai, partai-partai gurem pun bermunculan untuk bisa bersaing dengan partai-partai besar yang sudah mapan. Fenomena ini tentunya menjadi catatan menarik bagi sejarah bangsa ini, sejak pertama kali menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955 yang di ikuti oleh banyak partai, kemudian di sederhanakan menjadi tiga partai pada masa orde baru, kini setelah revormasi bergulir, penyelenggaraan pemilu selalu di ikuti banyak partai. Ini adalah salah satu bentuk dari luapan emosional kebebasan, setelah kurang lebih 32 tahun bangsa ini di kekang oleh rezim soeharto. Meski dalam realitasnya sekarang, kebebasan setelah revormasi ini ternyata ikut menampilkan sisi buruk bagi bangsa ini. Demokrasi yang di usung setelah jatuhnya orde baru ternyata semakin kebablasan, wajah demokrasi Indonesia semakin kabur dan tidak jelas. Satu yang menjadi pertanyaan mendasar yang hendaknya kita renungkan bersama apakah benar dengan adanya anggapan bahwa semakin banyak partai itu mencerminkan kondisi demokrasi yang bagus?.

Sulit untuk mengatakan bahwa demokrasi akan terwujud dengan baik di negeri ini. Mengingat semakin menipisnya pemahaman dan perilaku demokrasi bangsa kita. Memang demokrasi yang ada di setiap Negara itu berbeda satu sama lain, hal itu di karenakan demokrasi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya bangsa tersebut. Tetapi inti dari demokrasi itu tetaplah sama. Di Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, dikenal dengan demokrasi liberal, ada juga yang memakai demokrasi parlementer, bahkan Indonesia dimasa orde lama yang dipimpin oleh soekarno pernah melaksanakan pemerintahan dengan demokrasi terpimpin. Prinsip dari pemerintahan demokrasi itu sendiri adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, artinya pemerintahan yang diselenggarakan haruslah berorientasi pada rakyat dan tidak menyelewengkan amanah rakyat.